Fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah untuk lebih mendekatkan fasilitas pelayanan publik pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang profesional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan yang dilayani ke pengertian yang sesungguhnya. Dengan demikian kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang dibentuk pada awal tahun 2009, merupakan wujud nyata itikad baik Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat. Dengan hadirnya sistem pelayanan terpadu ini diharapkan akan mempersingkat proses pengurusan perijinan yang telah berjalan sebelumnya. Walaupun saat ini hanya 13 perijinan yang ditangani pada BPPT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2009.

Sejak berdirinya BPPT Kota Kupang, terus dilakukan pembenahan, terutama dari dari sisi regulasi. Hal ini tentunya bertujuan untuk merespon berbagai kondisi yang ada. Salah satu upaya perbaikan tersebut adalah dengan di terbitkannya Standar Pelayanan (SP). Dengan adanya SP ini maka berbagai pentahapan dalam proses perijinan lebih transparan begitpula dengan besaran biaya yang dikenakan untuk setiap objek perijinan, selain itu durasi penyelesaianpun lebih jelas.

Standar Pelayanan (SP) yang secara resmi diterbitkan pada pertengahan Juni 2013 ini mengatur beberapa point penting yaitu : Persyaratan Pelayanan, Mekanisme dan Prosedur, Biaya serta Durasi/waktu penyelesaian untuk setiap jenis perijinan. Bentuk sosialisasi kepada masyarakat adalah dengan ditempatkan pada beberapa bagian ruangan BPPT informasi terkait dengan Standar Pelayanan, Kotak Pengaduan, Mekanisme Pelayanan serta Mekanisme Pengaduan. Mekanisme pengaduan cukup penting sebab merupakan indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bentuk pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dapat melalui sarana SMS pada Nomor 085 333 526 525. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan ringkasan SP terhadap 13 Jenis Perijinan yang dilaksanakan pada BPPT :
            
Nama Produk Layanan    :     

Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Ruang (Advice Plan)

Persyaratan    :    

  1. Mengisi Formulir Permohonan
  2. Fc KTP yang masih berlaku
  3. Fc. Sertifikat Tanah/GS/SKPT dari BPN Kota Kupang
  4. Surat Kuasa Jika dikuasakan
  5. Surat Pengantar dari Lurah yang disahkan Camat

            Keterangan :
            Seluruh persyaratan dibuat 2 rangkap dan dimasukan dalam map snellhekter plastik sesuai warna yang ditentukan sebagai berikut
            Kuning        : Kecamatan Alak
            Hijau           : Kecamatan Maulafa
            Merah         : Kec Oebobo/Kota Raja
            Biru            : Kec. Kelapa Lima/Kota Lama

Mekanisme dan Prosedur    :    

  1. Pemohon mendatangi Petugas bagian Informasi
  2. Petugas bagian informasi memberikan persyaratan persyaratan Administrasi serta formulir
  3. Pemohon mengisi formulir beserta kelengkapannya
  4. Petugas Front Office menerima dan memeriksa berkas (validasi dan verifikasi)
  5. Tim Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang melakukan pengukuran di lokasi
  6. Tim Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang membuat gambar sesuai peruntukan RTRW dan RDTRK dan disahkan oleh Kepala Dinas
  7. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan gambar yang telah disahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang, maka Kepala BPPT mengeluarkan Surat Informasi Peruntukan Lahan/Ruang yang ditujukan kepada Pemohon/pelanggan

Biaya    : Tidak dipungut biaya

Durasi Penyelesaian  : 3 (tiga) Hari

Selengkapnya pada Slide berikut :

 

File dapat di download di sini    DOWNLOAD
 

Bukan Facebooker..?? Tulis Komentar anda disini


Security code
Refresh