P3B (Pro-Poor Planning and Budgeting), adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada penanggulangan akar masalah kemiskinan melalui proses yang bersifat partisipatif. Konsep dasar memahami-mengidentifikasi-mengukur serta memetakan kemiskinan dengan mendayagunakan peran para pemangku kepentingan, melalui tahapan menyusun rencana yang berpihak pada masyarakat miskin, serta cara menyusun anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, merancang implementasi program-program penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan bagaimana menerapkan panduan untuk menurunkan kemiskinan.

 
Di dalam pelaksanaan P3B, fokus ditekankan pada peningkatan kemampuan dan penguasaan penyusunan instrument/alat teknis dan penguatan pendekatan yang bersifat sistemik, terutama ditekankan pada :
  • Peningkatan kapasitas dibidang perencanaan, penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin, dengan titik berat pada penguatan proses musrenbang.
  • Penguatan proses pelibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan, seperti partisipasi dan keterwakilan dalam musrenbang, pengawalan hasil musrenbang mulai dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten dan seterusnya hingga tingkat provinsi dan lain sebagainya (penguatan pendekatan partisipatif dan teknokratik). Penjelasan terinci mengenai hal ini dapat dibaca pada Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Bappenas,2008).
  • Membangun kesamaan kerangka pikir antar stakeholder (Pemerintah Daerah dan SKPD, DPRD, LSM, Perguruan Tinggi, Media dan pihak swasta) baik dalam melihat masalah maupun dalam hal mencari solusi pemecahannya (mendorong perlunya dukungan politis).
  • Penyediaan instrument/alat untuk penyusunan rencana dan alokasi anggaran yang fokus pada akar masalah, seperti berpihak pada masyarakat miskin.
Di dalam Buku Panduan P3BM tersebut dijelaskan pada komponen tahap-tahap proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Di dalam Buku Petunjuk Teknis Alat Analisa Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin ini, dijelaskan lebih detil tentang langkah-langkah teknis dan penggunaan alat untuk masing-masing komponen/tahap dari proses P3B (Pro-Poor Planning and Budgeting). Alat-alat sederhana dan tepat guna untuk penyusunan rencana dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin adalah : 
  • Kartu Penilaian Pencapaian MDGs (MDGs Score Card). Alat ini digunakan untuk menemukan akar masalah kemiskinan atau mengukur/melihat pencapaian masing-masing tujuan MDGs. Analisa menggunakan alat ini sifatnya partial atau sektoral. Kualitas hasil analisa dengan menggunakan alat ini sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas data yang tersedia disetiap daerah, artinya semakinlengkap dan baik data di suatu daerah semakin baik pula pengungkapan akar masalah atau capaian MDGs.
  • Peta Kemiskinan (Poverty Map). Alat ini digunakan untuk memetakan pencapaian MDGs secara spasial. Peta spasial ditujukan untuk memetakan pencapaian MDGs (indikator) ke dalam lokasi wilayah suatu daerah (space). Dengan alat ini maka dapat diidentifkasi keragaman permasalahan wilayah sehingga perencanaan dan penganggarannya dapat diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang bermasalah tersebut. Dengan tampilan interaktif, alat ini akan memandu penentuan lokasi prioritas program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.
  • Analisa deskriptif untuk kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Resntra, RKPD, KUA, PPAS dan APBD). Analisa kualitas dilakukan untuk melihat konsistensi dan relevansi dokumen atau perencanaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pengkajian deskriptif dokumen perencanaan, dilakukan secara bertingkat, mulai dari RPJMD, Renstra hingga penetapan APBD. Analisa dokumen-dokumen tersebut diarahkan pada penilaian keberpihakan yang jelas kepada masyarakat miskin, yang tercermin apakah ada keterpaduan program dalam menangani masalah, apakah ada keseriusan dalam mengamati hasil (output), manfaat (outcome) dan dampak (impact).
  • Analisa Pivottable untuk kualitas belanja pembangunan (APBD). Dengan alat ini analisa dapat dilakukan secara cepat untuk menilai proporsi anggaran/belanja yang berkaitan dengan : (1) delapan tujuan MDGs, (2) sektor dan (3) perbandingan antara biaya tidak langsung dan langsung, (4) jumlah biaya per lokasi (kabupaten, kecamatan atau desa), dan (5) bentuk lainnya dapat dikembangkan. Dijelaskan dalam Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Bappenas, 2008), Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) dikatakan berpihak pada masyarakat miskin apabila anggarannya berbasis kinerja yang secara jelas dan transparan memberi perhatian lebih bagi target lokasi dan penerima manfaat yang miskin melebihi proporsi jumlah penduduk miskin dalam masyarakat luas. Sehingga diharapkan dapat mengatasi akar masalah kemiskinan dan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan/mencapai sasaran MDGs dengan melibatkan kaum miskin termasuk wanita dalam proses penyusunannya. Idealnya, proporsi anggaran yang diperuntukan bagi pengentasan kemiskinan melampaui presentasi kaum miskin dalam masyarakat luas.
  • Analisa penentuan prioritas lokasi menggunakan Chart Priority (Bagan Prioritas).  Alat ini digunakan untuk melihat keterpurukan suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Fokus analisa adalah mengintegrasikan 3 indikator yang berwarna merah atau kuning (hasil analisa MDGs scorecard), baik indikator di dalam goals, antar goals, atau indikator goals MDGs dengan indikator lainnya. Hasil analisa akan terbagi dalam 4 kuadrant dengan kedalaman ketersebaran dan ukuran bola yang beragam. Lokasi yang tersebar pada wilayah kuadrant I termasuk prioritas I, demikian pula untuk kuadrant II, III dan IV. Bila anggaran terbatas untuk membiaya semua lokasi, maka penentuan lokasi yang paling prioritas dapat ditentukan berdasarkan kedalaman keterpurukan dan besar atau kecilnya ukuran bola (target indikator menurun = kecil atau meningkat = besar)
 
Alat-alat analisa tersebut diatas ditujukan untuk menemukan akar masalah pembangunan, baik yang sifatnya non regulasi maupun regulasi. Dengan analisa tersebut, desain program dan kegiatan, penentuan lokasi dan sasaran penerima serta pengalokasian anggaran akan lebih tepat. Kerangka pikir untuk menemukan akar masalah pembangunan dengan pendekatan P3BM secara jelas dapat diikuti pada gambar berikut ini.
 
 

Bukan Facebooker..?? Tulis Komentar anda disini


Security code
Refresh