Pada tanggal 1 Agustus 2012 Walikota & Wakil Walikota Kupang terpilih telah dilantik dan mulai menjalankan aktifitas pemerintahannya. Sesuai dengan regulasi walikota  harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Menengah (RPJMD).  Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 proses penyusunan RPJMD dan rencana strategis SKPD merupakan proses yang harus berlangsung secara pararel dimana draft awal renstra dan draf awal RPJMD saling memberikan input.

Sebagai langkah awal Bappeda Kota Kupang telah membentuk Tim Penyusun RPJMD Kota Kupang tahun 2012-2017 yang telah menghasilkan draf awal RPJMD. Draf awal ini disusun berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut :
 
Dalam rangka pemberikan penguatan kepada SKPD di Kota Kupang untuk proses penyusunan renstra, Bappeda Kota Kupang dengan dukungan AIPMNH Kota Kupang telah melakukan Kegiatan Orientasi Penyusunan Rencana Strategis pada tanggal 3 – 4 Desember 2012.Kegiatan ini dilakukan bagi seluruh SKPD di lingkup Kota Kupang sehingga proses penyusunan dan substansi rancangan awal Rencana Strategis SKPD bisa selaras dengan substansi yang ada dalam rancangan awal RPJMD. 
 
Kegiatan ini diikuti oleh 73 orang peserta yang terdiri dari 22 orang perempuan dan 51 orang laki – laki. Tingkat partisipasi pada kegiatan orientasi ini cukup bagus yaitu 91.25 % dari jumlah peserta yang direncanakan.  Demikian juga dengan tingkat partisipasi perempuan pada kegiatan ini yang mencapai 30,1 %. Tingkat partisipasi ini juga menunjukkan bahwa substansi kegiatan ini dirasakan sebagai kebutuhan oleh masing-masing SKPD dimana saat ini SKPD di lingkup Kota Kupang memang harus menyelesaikan rencana strategisnya masing-masing.
Selain Kepala Bappeda Kota Kupang yang memaparkan Rancangan Awal RPJMD, pada kegiatan ini terlibat juga 2 narasumber dari Bappeda Provinsi NTT. DR.Keron A. Petrus , SE, MA membawakan materi mengenai substansi Permendagri 54 tahun 2010 dan keterkaitan diantara dokumen - dokumen perencanaan  - penganggaran serta permasalahan dan kendala perencanaan yang dihadapi selama ini. Sedangkan narasumber lain  TH.M.Florensia,SE.M.Ec.Dev lebih membahas teknis penyusunan rencana strategis SKPD dengan mengacu ke Lampiran IV Peremendagri 54 Tahun 2010.
 
Dari proses kegiatan ini ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :
  • Melihat masih lemahnya pemahaman SKPD di Kota Kupang mengenai kerangka perencanaan dan penganggaran, kegiatan orientasi/pelatihan mengenai Permendagri 54 Tahun 2010  masih perlu dilakukan. Pada kegiatan ini pembahasan substansi Permendagri 54 Tahun 2010 lebih difokuskan kepada lampiran IV ( Rencana Strategis ), sedangkan bagian-bagian lainnya khususnya RKPD, Sistem Pengendalian , monitoring dan evaluasi kurang dibahas secara detail. 
  • Terungkap bahwa sebagian besar SKPD pada saat ini masih belum memulai proses penyusunan rencana strategisnya, bahkan masih ada SKPD yang belum membentuk / menentukan Tim Penyusun Renstra. Perlu ada follow up misalnya dengan surat edaran kepala wilayah untuk meminta mereka sesegera mungkin menyusun renstra dimana tahapan dan proses penyusunannya mengacu kepada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 mengingat deadline untuk finalisasi penyusunan renstra semakin dekat.
  • Tahapan dan proses penyusunan renstra perlu menjadi perhatian, harus ada asistensi supaya tahapan – tahapan yang termuat dalam Permendagri 54 tahun 2010 bisa dilakukan semaksimal mungkin oleh SKPD. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga standar kualitas renstra yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD.

Bukan Facebooker..?? Tulis Komentar anda disini


Security code
Refresh