Walikota Kupang minta agar gugus tugas yang sudah dibentuk di Kota Kupang untuk bisa hidup dalam melakukan tugas pemantauan masalah perdagangan orang di daerah ini.

 
“Saya meminta agar semua gugus tugas baik itu parah Lurah dan Camat serta semua masyarakat yang berada di wilayah masing-masing untuk bisa memantau para warganya yang hendak bekerja diluar Negeri,” Kata Walikota Kupang, Jonas  Salean.SH,M.Si pada acara rapat koordinasi gugus tugas perdagang orang tingkat kota Kupang di Hotel Phonyx Kupang, selasa (11/9).
 
Menurut Salean, banyak orang yang pulang merantau dari Malaysia yang tentunya akan mengajak saudara mereka untuk pergi bekerja di luar negeri, maka peran parah lurah dan camat untuk bisa mengarahkan mereka untuk direkrut melalui jalur legal. “Saya minta arahkan mereka melalui jalur yang sangat prosedur sehingga mereka yang akan diberangkatkan bisa mendapatkan pembinaan atau pelatihan yang baik saat   bekerja di luar negeri,” pintanya.
 
Jonas mengakui, banyak tenaga kerja dari pelosok yang berada di
Kota Kupang yang bekerja di luar negeri mengalami masalah  yang cukup besar maka itu para RT dan RW mengarahkan mereka untuk memahami proses perekrutan tenaga kerja yang resmi atau yang diakui. Selain itu, kata Jonas langka koordinasi harus ditingkatkan  sehingga peran gugus tugas bisa dihidupkan guna mengantisipasi masalah penjualan orang di luar negeri. “ jadikan tenaga kerja kita yang akan berangkat bekerja diluar negeri secara professional di luar negeri. “ katanya.
 
Sementara itu, Ketua APJATI NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto mengatakan, mingan wolker terjadi karena terbatasnya  jumlah penduduk di negeri khususnya di daerah masing-masing, sehingga tidak mencukupi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Sehingga membutuhkan tenaga kerjadari negeri lain. Maka itu bagaimana peran pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga kerja yang terdidik atau professional untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Abraham, langka yang perlu diambil pemerintah adalah mengarahkan para tenaga kerja yang bekerja diluar negeri secara legal. Legal yang dimasud, kata Abraham yakni melalui suatu pembinaan dan pelatihan secara matang melalui suatu perusahan perekrutan tenaga kerja memenuhi persyaratan sehingga tidak mengalami persoalan di luar negeri.

“Pemerintah diharapkan mempunyai komitmen dan keberpihakan dalam memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi era globanisasi yang sedang melanda dunia, untuk itu pendidikan sangat diperlukan bagi tenaga kerja yang akan dikirim keluar negeri dalam mengatasi masalah  kemiskinan di daerah ini.” Jelas Abraham. (Nico P - Staf di Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang )
 
 
 

Bukan Facebooker..?? Tulis Komentar anda disini


Security code
Refresh