×

Warning

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found

Arena Public: Milik Siapa?

Menggagas pelibatan perempuan dalam sector public sebagaimana judul artikel ini adalah gugatan atas realitas bahwa sector public adalah milik elite laki-laki dan bukan merupakan milik perempuan. Ruang public menjadi arena bergengsi di masyarakat yang peruntukkannya menempatkan laki-laki sebagai pemanfaat utama, dan perempuan hanya sebatas pemanfaat pelengkap (posisi perempuan tersubordinatkan) bahkan cenderung diabaikan.

Idealnya, arena public adalah ruang yang dibuka secara adil bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya setiap individu harus sadar bahwa arena ini milik setiap warga negara tanpa dibatasi jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya. Konsekuensinya, tidak boleh ada pembedaan perlakuan pada perempuan ketika perempuan ambil bagian dalam arena public.

Setiap individu, laki-laki maupun perempuan, memiliki 3 (tiga) peran, yaitu peran produktif, peran reproduktif dan peran public. Peran produktif dilakukan untuk menafkahi keluarga karena menghasilkan uang; peran reproduktif berhubungan dengan pemeliharaan, pengembangan, menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan dilakukan dalam keluarga, tidak menghasilkan uang dan tidak bisa dilakukan sekaligus / bersamaan dengan peran produktif dan pubilc; sedangkan peran public berhubungan dengan bidang politik, social-kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya. Faktanya, hanya perempuan saja yang diposisikan wajib melakukan peran reproduktif (yang membatasi kesempatan perempuan untuk berperan secara produktif dan public karena peran reproduktif tidak bisa dilakukan bersamaan dengan peran lainnya), maka arena public menjadi ruang yang didominasi oleh laki-laki semata. Ruang ini baru bisa diakses oleh perempuan jika para suami juga mau berbagi melakukan peran reproduktif secara wajar dan adil dengan para istri.


Data yg Memprihatinkan

Meskipun secara konstitusional tidak ada perbedaan peran perempuan dan laki-laki pada sector public, namun kenyataannya menunjukkan bahwa di Kota Kupang peran perempuan pada sector public masih sangat rendah. Data memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan pada jajaran pemerintahan Kota Kupang dan jumlah perempuan anggota legislative di Kota Kupang masih rendah.

Pada tahun 2011, data BKD Kota Kupang menunjukkan dari 90 PNSD di Kota Kupang belatar belakang pendidikan S2, hanya 38 orang perempuan (laki-laki 77 orang). Pada tahun 2009 dari 237 PNSD di Kota Kupang dengan golongan IV, hanya 61 orang perempuan (laki-laki 176 orang). Pada tahun 2011 data menunjukkan kondisi yang cukup kondusif bagi perempuan yang mana jumlah perempuan yang menduduki jabatan Eselon IVb sebanyak 128 orang dari 290 orang PNSD di Kota Kupang (laki-laki 162 orang). Dan data pada tahun 2012 menunjukkan dari 6 camat yang ada di Kota Kupang, 2 di antaranya adalah perempuan pula. Namun, data jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif sangat memprihatinkan yang mana dari 30 anggota DPRD Kota Kupang Periode 2009 - 2014, hanya 1 anggota DPRD Kota Kupang perempuan (dari Partai Persatuan Daerah).


Alternatif Solusi: Perda Pelibatan Perempuan dalam Sektor Public

Melihat trend peran perempuan  pada sector public sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu ada upaya-upaya yang sistematis untuk meningkatkan peran  perempuan  pada sector public tersebut. Upaya-upaya dimaksud menjadi relevan dan sangat mendesak berupa penyusunan Peraturan Daerah tentang Peran Perempuan pada Sector Public di Kota Kupang, melihat kenyataan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki sehingga potensi SDM perempuan lebih besar dari laki-laki. Upaya ini belakangan sedang digagas oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang. Semoga Peraturan Daerah yang disusun mampu mendorong keterwakilan perempuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, baik di unsur pemerintahan maupun legislative (Magdalena Yuanita Wake - DGC AIPMNH Kota Kupang).