×

Warning

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found

 

Kajian Sosial Gender Partisipatif (KSGP)  adalah alat dan proses yang didasarkan pada metodologi partisipatif. Kajian ini mempromosikan pembelajaran organisasi tentang PUG/Pengarus Utamaan Gender secara praktis dan efektif. 
 
Tujuan keseluruhan Kajian Gender  Partisipatif  adalah untuk mempromosikan pembelajaran organisasi tentang bagaimana melaksanakan pengarusutamaan gender secara efektif dalam kebijakan-kebijakan, dalam program-program, dalam struktur-struktur dan menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan itu telah diinstitusionalisasikan pada tingkat-tingkat: Organisasi, Unit kerja, dan Individu.  Dengan menggunakan tool ini ( yang mengkaji 12 wilayah kajian ) di Bappeda Kota  telah diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

Issu gender dan KIBBLA 
Bappeda sebagai lembaga koordinasi bagi perencanaan pembangunan SKPD selalu melakukan interaksi dengan lembaga koordinasi nasional dalam hal ini Bappenas dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan tupoksi dan melibatkan organisasi perempuan untuk gender dan KIBBLA dalam forum diskusi. Sedangkan pihak yang menjadi kendala terhadap lembaga dalam hal kesetaraan gender dan KIBBLA tidak teridentifikasi karena sebagai lembaga koordinasi Bappeda merangkum semua usulan program dan kegiatan yang diajukan sesuai dengan mandat SKPD dan kepentingan pembangunan.

PUG di program dan budget
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam 3 tahun terakhir ( 2009 – 2011) yang dikaji, setiap tahun terjadi kenaikan anggaran bagi program kerjasama pembangunan dengan kegiatan terwujudnya kerjasama pembangunan yang didalam pelaksanaannya termasuk kebutuhan ibu dan anak.Tetapi untuk perencanaan yang lebih teknis terdapat di  SKPD yaitu Dinas Kesehatan, KBKS dan Bagian Pemberdayaan Perempuan.Peran Bappeda dalam KIBBLA selaku Ketua Tim Koordinasi Komite Kemitraan (DCC) untuk Program  AIPMNH Kota Kupang dan Sekretariat Tim DCC, melakukan rapat koordinasi minimal 2 kali dalam setahun untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan. 
 

PUG di kerjasama teknis
Bekerjasama dengan lembaga donor, SKPD teknis dengan koordinasi Bappeda melakukan implementasi program dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitasnya yaitu dilakukan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang bekerjasama dengan AIPMNH. Dinas Kesehatan Kota Kupang juga melakukan program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan kesehatan ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak kerjasama dengan AIPMNH dan UNICEF.
 
Kemampuan dan keahlian gender
Issu gender ini lebih pada pemahaman pribadi staff  baik yang tupoksinya langsung bersinggungan dengan SKPD teknis maupun staff yang memahami karena kesadaran akan pentingnya issu gender di lembaga maupun kehidupan pribadi.
 
Informasi dan pengelolaan pengetahuan gender
Telah termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran tetapi implementasinya tidak maksimal dikarenakan tersebar dalam kegiatan per bidang sehingga yang bersiggungan dengan PUG hanya ada di SKPD teknis.
 
Sistim dan instrumen yang digunakan lembaga
Sudah dilakukan bersama sektor – sektor terkait baik itu dengan SKPD teknis maupun dengan lembaga mitra . Bappeda sebagai koordinator program yang diajukan oleh SKPD selalu melakukan kontrol terhadap usulan yang berkaitan dengan issu gender dan kesehatan untuk percepatan pencapaian target MDGs.
.
Pilihan lembaga mitra SKPD
Berdasarkan tupoksi SKPD, melakukan usulan program sehingga mandat anggarannya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu : Dinkes, KBKS, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan  BPMK yang sementara ini juga kegiatannya didukung lembaga mitra seperti AIPMNH dan UNICEF.
 
Produk SKPD menyangkut issu gender dan KIBBLA
SKPD yang melakukan kebijakan kesetaraan gender dan KIBBLA selalu melaporkan hasil kegiatan secara tertulis dan data yang disajikan terpilah sehingga dapat dilihat prosentase keberpihakan program pada issu gender. Bappeda sendiri dalam melakukan kegiatannya selalu melibatkan perempuan karena kedudukan dan tupoksinya.  
 
Pengambilan keputusan dalam PUG
Bappeda sebagai koordinator SKPD dalam mengambil keputusan berkaitan dengan PUG berdasarkan tupoksi dikarenakan sudah ada pembagian tugas kepada tiap bidang, sehingga PUG tersirat kedalam tupoksi masing-masing .
 
Keseimbangan gender dalam Struktur Lembaga
Pada jenjang sturuktural Bappeda bergantung kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Kupang sehingga keseimbangan gender tidak selalu memenuhi kesetaraan gender. 
 
Budaya lembaga
Dalam Bappeda hak bagi setiap staff sama, dimana komunikasi dalam lembaga dibangun secara terbuka, selalu dilakukan rapat staff dengan pimpinan dan diskusi lainnya yang menyangkut tupoksi lembaga.
 
Persepsi kinerja dalam upaya kesetaraan gender
Bappeda dalam melakukan persepsi terhadap kinerja dalam kesetaraan gender tidak dapat dilakukan karena bergantung terhadap tupoksi masing-masing.
 
Dari kajian dengan menggunakan 12 langkah diatas dapat diidentifikasi bahwa Issu gender dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2007 – 2012 telah termuat . Pondasi / Dasar kinerja pengarusutamaan gender di Bappeda adalah berpatokan pada visi dan misi Kota Kupang yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Bappeda, sehingga secara tugas, pokok dan fungsi Bappeda hanya melaksanakan koordinasi terhadap SKPD yang melakukan kegiatan PUG secara teknis sehingga untuk mengukur kemajuan PUG di Bappeda tidak dapat dilakukan lewat dokumen yang ada, tetapi dapat diukur lewat kemampuan perorangan dan pemahamannya terhadap pengarusutamaan gender.Sehingga dalam perbaikan sesuai kebutuhan pengarusutamaan gender di Bappeda dapat dilakukan dengan pemerataan kebutuhan staf dan lebih sering mengikutkan staf dalam kegiatan yang mengangkat pengarusutamaan gender sebagai topik agar pemahaman semakin meningkat.
 
Perbaikan dan strategi yang dapat dilakukan oleh Bappeda terkait issu PUG yaitu :
  • Memasukkan issu pengarusutamaan gender dalam strategi program dan kegiatan ditiap bidang 
  • Mengikutkan staf dalam kegiatan PUG bila ada kesempatan
  • Menyebarkan issu pengarusutamaan gender dan pentingnya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dalam kegiatan SKPD koordinasi.
  • Menjadikan analisis gender sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan terutama rencana kegiatan yang ada di Bappeda.
 
Artikel Terkait
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kota Kupang
Gender, Cross Cutting Issue Dalam Program AIPMNH