×

Warning

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found


WHO, UNICEF dan UNFPA mendeklarasikan bahwa “Hak untuk hidup adalah hak dasar manusia. “Hak” dalam hal ini berarti tidak hanya ‘hak’ untuk mendapatkan perlindungan dari negara atas keamanan dan kehidupan, tetapi juga mewajibkan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk mendorong terjaminnya kondisi yang wajib bagi kehidupan dan keberlanjutan hidup seseorang. Hak asasi manusia bersifat universal dan harus diimplementasikan tanpa adanya bentuk diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi yang berbasis jenis kelamin.
 
Bagi perempuan, hak asasinya termasuk hak untuk mengakses pelayanan untuk memastikan persalinan dan kelahiran”. Komitment ini dibangun berdasar dasar  hukum konvensi seperti Komite Hak Asas Manusia yang memantau implementasi dari ‘Covenant’ internasional atas hak sipil dan politik yang telah dikonfirmasikan dalam hukum internasional.  
 
KIBBLA merupakan hak azasi perempuan dan anak untuk mendapat jaminan memperoleh kesehatan yang memadai. Kondisi yang ada menunjukkan banyak terdapat ketidakadilan bagi perempuan dalam hal kesehatan yang mengakibatkan AKI dan AKB tinggi. Banyak faktor yang menyebabkannya baik dari aspek supply side maupun demand side. Dalam Program AIPMNH aspek demand dan suppyl ini dikemas  menjadi 3 komponen program yang ada dengan memperhatikan aspek ‘gender’ supaya terintegrasi dalam pelaksanaan program. Pada tahun 2010 lewat Bappeda dan Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang telah dilakukan Kajian Sosial Gender Partisipatoris (KSGP) di SKPD mitra AIPMNH yaitu Dinas Kesehatan, Bappeda, BKBKS, BPMKK, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial. Salah satu benang merah hasil KSGP  pada mitra AIPMNH adalah bahwa penyusunan kebijakan, program dan penganggaran di masing-masing SKPD dirasakan belum mengintegrasikan gender  sehingga ada kesadaran untuk mengangkat aspek PUG dalam penyusunan kebijakan, program dan penganggaran. Hal ini tidak terlepas dari masih lemahnya pemahaman mitra mengenai bagaimana melakukan pengarus- utamaan gender dalam program dan kegiatan mereka. 
 
KSGP ini menghasilkan rencana aksi untuk  masing – masing SKPD. Beberapa rencana aksi akhirnya dibawa ke dalam rencana program kemitraan AIPMNH pada tahun 2011. Secara umum kegiatan terkait dengan gender pada tahun 2011 jauh lebih berkualitas dibandingkan perencanaan-perencanaan sebelumnya.
 
Salah satu hal yang telah dilakukan pada tahun 2011 untuk mendorong terjadinya Pengarusutamaan Gender adalah pengembangan data terpilah yang masuk dalam rencana kerja Bagian Pemberdayaan Perempuan.  Pengembangan data terpilah ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan Kepmen PP 06 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak di Kota Kupang .                            
                                               
Demikian juga dengan beberapa kegiatan lain untuk mendorong PUG seperti Sosialisasi Konsep Gender dan PUG serta Pemenuhan Hak Anak, Pelatihan Tim advokasi PUG, Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Perempuan, Lokakarya Advokasi PUG bagi Eksekutif dan legislatif dan Pelatihan Perencanaan Dokumen yang  Berbasis Gender & KIBBLA. 
 
Upaya untuk memberikan akses kepada perempuan juga dilakukan dalam kegiatan – kegiatan perencanaan di tingkat basis. Kegiatan Pra Musrenbang KIBBLA oleh BPMK telah memberikan perhatian khusus untuk mendorong partisipasi perempuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Dari total 307 peserta pra musrenbang, 61,23 % diantaranya adalah perempuan. Kegiatan ini juga difasilitasi oleh fasilitator pra musrenbang di tingkat kelurahan dimana 36 orang fasilitator terlibat dalam proses fasilitasi kegiatan ini,  63,8 %   ( 23 orang ) diantaranya adalah perempuan. 
 
Integrasi gender juga dilakukan dalam pengembangan Manual Pra Musrenbang KIA yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 dan lebih di sempurnakan pada tahun 2011. Fokus integrasi gender ke dalam manual dilakukan dengan memberikan penekanan terhadap Pendekatan dan Tools / alat kaji yang sensitive gender, dan Alat Monitoring Evaluasi (M&E ) yang sensitive gender.
 
Dalam proses pelatihan pembuatan ToR dan laporan keuangan untuk mitra telah ditambahkan materi Panduan Praktis Mempersiapkan ToR Yang Responsif Gender dalam Konteks PUG dengan mengacu kepada template ToR yang selama ini telah digunakan. Faktanya kemampuan mitra untuk mengintegrasikan gender ke dalam kerangka acuan kegiatan dirasakan masih lemah. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa proses integrasi  gender dalam kegiatan merupakan satu proses yang tidak sederhana. Selain pemahaman mengenai isu – isu gender , khususnya isu gender dalam bidang kesehatan. Integrasi gender ke dalam ToR juga membutuhkan kemampuan konseptual yang kuat untuk menuangkannya ke dalam dokumen ToR. 
 
Rekapitulasi dari daftar hadir / activity report dari semua kegiatan yang dukungan AIPMNH yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, partisipasi perempuan dalam program ini terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Dari total 8991 orang benificaries (penerima manfaat ) Program AIPMNH selama kurun 3 tahun , partisipasi perempuan mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebesar 62,3 %, tahun 2010 sebesar 64,2 % dan tahun 2011 sebesar 75,7 % .