Sesuai dengan nuansa desentralisasi di mana kewenangan untuk melaksanakan program kesehatan telah diserahkan kepada daerah, maka pengelola program diharapkan dapat menjawab tantangan dan mampu menerima tanggung jawab dalam penyelenggaraan program KIBBLA dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia.

Oleh karena itu, perlu diselenggarakan suatu perencanaan program KIBBLA oleh para pemangku kepentingan di daerah berupa Lokakarya Perencanaan oleh Tim Kabupaten/Kota (District Team Problem Solving/DTPS) yang dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran, melalui suatu proses perencanaan tahunan yang partisipatif, sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Perencanaan Melalui Pendekatan Tim kabupaten/kota merupakan suatu metode perencanaan kesehatan yang dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan dikenal sebagai DTPS. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyusun perencanaan berbagai program kesehatan. Di Indonesia metode ini telah digunakan sejak tahun 2003 sebagai metode perencanaan program kesehatan yang mengacu pada konsep ”MPS” atau lebih dikenal sebagai ”DTPS-MPS”.  Sesuai dengan perkembangan, maka perencanaan DTPS-MPS diperluas menjadi DTPS-KIBBLA yang lebih lengkap dengan terintegrasinya program lain dengan sasaran yang sama sehingga manajemen pelayanan KIBBLA di kabupaten/kota menjadi lebih efektif, komprehensif, dan realistis.

DTPS-KIBBLA terdiri dari 3 tahapan, yaitu: Orientasi Multipihak, Lokakarya Perencanaan dan Advokasi.

Metode perencanaan DTPS-KIBBLA dilakukan melalui Lokakarya Perencanaan DTPS-KIBBLA dengan alur sebagai berikut :

  1. Analisis Situasi dan Masalah
  2. Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah
  3. Solusi dan Kegiatan
  4. Prioritas Kegiatan dan Target
  5. Rencana Usulan Kegiatan
  6. Rencana Usulan Anggaran
  7. Pemantauan dan Penilaian
  8. Draft Dokumen Perencanaan dan Anggaran
  9. Rencana Tindak Lanjut


BAPPEDA Kota Kupang telah melakukan DTPS KIBBLA sejak tahun 2009 dengan dukungan AIPMNH Kota Kupang. Memasuki tahun ke – empat pelaksanaan proses ini, ada beberapa hal yang coba diperbaiki dengan melihat pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu aspek yang coba lebih diperkuat adalah pada tahapan advokasi DTPS-KIBBLA.

Refreshing Tim Advokasi DTPS-KIBBLA telah dilakukan dengan lebih banyak memasukkan unsur – unsur NGO / LSM yang mempunyai basis kegiatatan di masyarakat. Upaya ini pada perkembangannya cukup bisa memperkuat jejaring kemitraan antara SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang ( khususnya SKPD di bidang kesehatan ) dengan  kalangan LSM lokal yang ada di Kota Kupang.

 “ Metode DTPS cukup membantu untuk menyusun perencanaan secara terstruktur dan berbasiskan fakta / data. Lewat proses ini kita bias menghindari produk perencanaan yang “ Copy Paste” dari perencanaan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun metode ini didesain untuk perencanaan KIBBLA, dari sisi alur dan proses / tahapan perencanaan bisa juga dipakai untuk perencanaan sektor / isu lain. Akan sangat bagus jika Pemerintah Kota bisa mengadopsinya untuk proses perencanaan di setiap SKPD dalam rangka meningkatkatkan kualitas perencanaan kita, ” demikian disampaikan Nugroho - District Program Coordinator (DPC) AIPMNH Kota Kupang.

Melihat pengalaman sejauh 4 tahun penyelenggaraan proses DTPS-KIBBLA, salah satu tantangan terbesar buat Bappeda adalah bagaimana mereplikasikan pendekatan ini paska berakhirnya kerjasama kemitraan dengan AIPMNH.

Untuk melihat Panduan Perencanaan DTPS KIBBLA silahkan klik di sini

Untuk melihat Dokumen Perencanaan DTPS silahkan klik di sini

Untuk melihat Galery Foto Kegiatan Lokakarya Perencanaan DTPS klik di sini
 

Bukan Facebooker..?? Tulis Komentar anda disini


Security code
Refresh