Peraturan Pemerintah Nomor 39 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 ( empat) tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana ; (2) penetapan rencana ; (3) pengendalian pelaksanaan rencana ; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kempat tahapan ini merupakan satu kesatuan fungsi menajemen yang saling terkait dan saling melengkapi.

Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi menurut PP 36 tahun 2006
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan menajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

PP ini didesain untuk melakukan pengendalian dan evaluasi APBN secara berjenjang mulai dari SKPD di Tingkat Kabupaten / Kota – Bappeda sampai ke tingkat Kementerian / Lembaga di level nasional. Ada dua hal utama yang diatur dalam PP ini yaitu Sistem Pengendalian – Evaluasi dan Instrumen Pengendalian – Evaluasi.
Bappeda Kota Kupang mengadopsi instrumen yang ada pada PP ini dalam rangka kegiatan Kemitraan AIPMNH di Kota Kupang pada tahun 2012 yaitu pada saat pertemuan Tim Teknis Komite Kemitraan AIPMNH Kota Kupang pada tanggal 18 April 2011 yang dilaksanakan di Hotel Joniar.

Pada pertemuan ini SKPD yang mendapatkan dukungan dari AIPMNH melakukan evaluasi pencapaian progress program dengan menggunakan Form A.I , A.II, A.III dan A.IV yang ada di PP 39 Tahun 2006.
Form A.I berisi Data Umum, Form A.II berisi Data Keuangan dan Indikator Keluaran Per Sub Kegiatan, Form A.III berisi Target dan Realisasi Pelaksanaan Per Sub Kegiatan dan Form A.IV mengenai Kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang diperlukan.

Ada beberapa catatan menarik dari proses pertemuan ini.

  • Pertemuan Tim Teknis DCC AIPMNH ini menjadi ‘perkenalan pertama” SKPD mitra AIPMNH dengan PP 39 tahun 2006.
  • Pengisian Target dan Realisasi keuangan dan fisik bisa menjadi media untuk memberikan pemahaman bahwa dalam proses monitoring dan evaluasi ‘realisasi’ keuangan dan fisik tidak selamanya paralel. Ketika realisasi keuangan 100 % tidak selamanya realisasi fisik juga 100% demikian juga sebaliknya realisasi keuangan bisa saja kurang dari 100 % tapi realisasi fisik nya 100%. Hal ini cukup selaras dengan prinsip ‘real cost’ yang digunakan dalam pengelolaan Program Kemitraan AIPMNH maupun penganggaran berbasis kinerja.
  • Untuk mengukur realisasi fisik diperlukan penetapan indikator keluaran / output yang bisa terukur ( SMART). Ini menjadi catatan penting pada saat proses menyusun rencana kerja – proses pengisian RKA  
  • Instrumen yang ada dalam PP ini secara khusus ditujukan untuk pengendalian dan evaluasi rencana kerja sehingga ‘pelaksanaan sesuai jadwal’ menjadi sangat penting untuk menghitung realisasi fisik dan keuangan per triwulan.

Secara umum sistem dan instrumen dalam PP ini bisa juga diterapkan untuk pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah ( Rencana Kerja Non APBN ). Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk menerapkan sistem ini untuk pelaksanaan evaluasi dan pengendalikan implementasi APBD Kab/Kota sehingga kualitas monev yang selama ini sudah rutin dilakukan bisa lebih ditingkatkan. Form A.IV pada PP ini jika digunakan dan dielaborasi lebih dalam akan bisa memeperkuat kerjasama lintas program dan lintas sektor serta bisa lebih mengintegrasikan kegiatan masing-masing unit kerja.
 

Untuk melihat PP 39 Tahun 2006 silahkan Klik Di Sini

Bukan Facebooker..?? Tulis Komentar anda disini


Security code
Refresh