Kehidupan yang sehat merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia. Itulah amanat yang terkandung dalam UUD 1945 dan  UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diantaranya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

BOK diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, utamanya melalui kegiatan promotif dan preventif, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) pada tahun 2015. Dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan maka salah satu sektor yang harus diperkuat adalah manajemen pelayanan kesehatan. Dimana salah satu aspek di dalamnya adalah pengelolaan kuangan.

Manajemen keuangan kesehatan dimaksud hanya bisa berjalan optimal jika didukung dengan instrument dan mekanisme fraud control yang baik. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang melalui Bappeda Kota Kupang dengan dukungan AIPMNH menyelenggarakan Seminar Pengembangan RAD Anti Korupsi ( Fraud Control Plan ) di sektor kesehatan sebagai salah satu upaya untuk lebih mencapai terwujutnya kompetensi dan transparansi manajemen dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal .

Pada sambutannya Kepala Bappeda Kota Kupang Ir. Elvianus Wairata,.M.Si berharap supaya kegiatan ini ke depan bisa juga dilakukan untuk sektor-sektor lain selain kesehatan dan dikembangkan menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) Anti Korupsi. Tiga narasumber yang memberikan presentasinya pada kegiatan ini adalah : Remy Agus Adviser Akuntabilitas dan Kinerja Sistem kesehatan AIPMNH NTT , DR.David Pandie, Msi dari Undana dan Sri Wahyuningsih dari Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Pak Remy menyampaikan materi tentang pengertian fraud serta ‘seberapa serius fraud karena susahnya dideteksi, Pak David lebih banyak membahas dampak dari fraud di bidang kesehatan dan pelaku fraud. Secara khusus digarisbawahi juga bahwa di sektor ini masyarakat sebagai user juga merupakan pihak yang seringkali melakukan fraud. Sedangkan Ibu Sri membahas tentang kebijakan pelayanan kesehatan dalam kontek pro rakyat. Setelah materi dari para narasumber dilakukan diskusi kelompok untuk menganalisa permasalahan dan kelemahan pelayanan kesehatan yang selama ini dilakukan.

“Output seminar ini adalah untuk mendapatkan pointer-pointer terkait dengan pelayanan kesehatan yang akan menjadi bahan mentah untuk pengembangan instrumen fraud control dalam kegiatan Workshop Pengembangan Fraud Control, ‘ demikian Ignas Lega, SH Kabid Kerjasama Bappeda Kota Kupang salah satu fasilitator menyampaikan..

Selain dari Bappeda dan Dinas Kesehatan pada kegiatan ini PIAR NTT juga terlibat dalam proses fasilitasi seminar, hal ini setidaknya juga menunjukkan kesadaran bahwa upaya penanggulangan korupsi merupakan kolaborasi multipihak dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, partisipasi eksponen lain sangat dibutuhkan.

 

  

Bukan Facebooker..?? Tulis Komentar anda disini


Security code
Refresh